Padang – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Barat menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2027. (23/09)
Komitmen tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam kegiatan Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Sumatera Barat 2026 yang berlangsung di Hotel Santika Padang, Kamis. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak bersama jajaran Kadin di seluruh Indonesia sebagai forum konsolidasi organisasi dan dunia usaha.
Ketua Kadin Sumatera Barat, Buchari Bachter, menyampaikan bahwa Rapimprov menjadi wadah untuk menyerap berbagai masukan dari asosiasi usaha, pengurus Kadin kabupaten/kota, serta para pelaku bisnis dalam merumuskan program kerja tahun 2027.
Menurutnya, penyusunan program kerja harus mempertimbangkan karakteristik dan potensi masing-masing daerah agar mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
“Rapimprov ini menjadi ruang bagi pengurus kabupaten dan kota untuk memberikan masukan terkait program kerja yang akan dijalankan pada 2027, sekaligus menyelaraskan berbagai program dari Kadin Indonesia maupun Kadin provinsi agar dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah,” ujar Buchari.
Ia mengatakan salah satu tantangan terbesar Sumatera Barat ke depan adalah memperkuat pertumbuhan ekonomi agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata hingga tingkat kabupaten dan kota.
Menurut Buchari, aktivitas ekonomi daerah banyak berkembang langsung di wilayah kabupaten dan kota sehingga keterlibatan pemerintah daerah, asosiasi usaha, serta pelaku bisnis menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Pariwisata sebagai Penggerak Ekonomi Berantai
Buchari menjelaskan sektor pariwisata mendapat perhatian khusus dalam Rapimprov karena memiliki kemampuan menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap berbagai sektor ekonomi lainnya.
Peningkatan sektor pariwisata tidak hanya berdampak terhadap industri hotel dan restoran, tetapi juga membuka peluang bagi perdagangan, transportasi, UMKM, ekonomi kreatif, hingga jasa pendukung wisata.
Menurutnya, semakin banyak wisatawan yang datang ke Sumatera Barat akan mendorong kebutuhan terhadap berbagai layanan, mulai dari akomodasi, kuliner, perjalanan wisata, penyewaan kendaraan, hingga produk ekonomi lokal.
Ia menyebut pengembangan sektor tersebut sejalan dengan konsep Tourism, Trading, and Investment (TTI) yang menghubungkan aktivitas wisata dengan perdagangan dan investasi sebagai satu kesatuan penggerak ekonomi daerah.
Namun, Buchari menekankan bahwa keberhasilan sektor pariwisata tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga kualitas sumber daya manusia, pelayanan, kebersihan, serta tata kelola destinasi.
Menurutnya, peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha menjadi kunci utama agar wisatawan memperoleh pengalaman yang positif selama berada di Sumatera Barat.
Ia mencontohkan Bali sebagai salah satu daerah yang dapat menjadi referensi dalam pengelolaan destinasi wisata melalui pelayanan yang konsisten dan profesional.
Keselamatan Transportasi Jadi Perhatian
Dalam aspek infrastruktur, Buchari menilai fasilitas pendukung pariwisata di Sumatera Barat secara umum telah mengalami perkembangan, terutama dari sisi akses jalan dan konektivitas antarwilayah.
Namun, ia mengingatkan bahwa faktor keselamatan transportasi harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, insiden yang terjadi pada moda transportasi wisata seperti bus maupun kapal dapat memberikan dampak terhadap kepercayaan wisatawan.
Ia menilai bencana alam merupakan faktor yang sulit dikendalikan, tetapi aspek keselamatan yang berkaitan dengan pengelolaan transportasi harus dapat diminimalkan melalui peningkatan standar keamanan.
Penguatan Infrastruktur dan Tantangan Pariwisata
Ketua Panitia Pelaksana Rapimprov Kadin Sumbar 2026, Joni Mardianto, mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Menurutnya, penguatan sektor pariwisata menjadi bagian penting dalam agenda Rapimprov karena membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur wisata.
Joni menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur pariwisata menghadapi tantangan akibat perubahan pola penganggaran pemerintah yang membuat daerah memiliki ruang lebih terbatas dalam melakukan pembangunan baru.
Ia membandingkan kondisi saat ini dengan periode penyelenggaraan Tour de Singkarak, ketika berbagai pembangunan fasilitas pendukung pariwisata ikut terdorong melalui kegiatan berskala nasional tersebut.
Menurutnya, saat ini sebagian besar pembangunan lebih banyak berfokus pada pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang sudah ada.
Pemulihan Citra Pariwisata Sumatera Barat
Joni juga mengungkapkan bahwa sektor pariwisata Sumatera Barat masih memiliki peluang besar untuk berkembang melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan nasional maupun internasional.
Namun, ia mengakui citra pariwisata daerah menghadapi tantangan akibat berbagai bencana alam yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, seperti longsor, galodo, dan banjir bandang.
Selain itu, informasi mengenai kabut asap juga sempat mempengaruhi minat wisatawan dari luar daerah maupun mancanegara.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada sejumlah biro perjalanan yang melakukan penyesuaian bahkan membatalkan perjalanan wisata karena kekhawatiran terhadap kondisi lingkungan.
Karena itu, diperlukan strategi komunikasi dan pengelolaan destinasi yang baik untuk mengembalikan kepercayaan wisatawan terhadap Sumatera Barat sebagai tujuan wisata.
Pembenahan Organisasi dan Keanggotaan Kadin
Selain membahas sektor ekonomi dan pariwisata, Rapimprov Kadin Sumbar 2026 juga membahas penguatan organisasi, termasuk pengelolaan keanggotaan melalui penerbitan dan perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA).
Joni mengatakan masih terdapat anggota yang mengalami keterlambatan dalam proses perpanjangan KTA sehingga diperlukan peningkatan pelayanan administrasi.
Ia juga menyoroti kendala teknis pada sistem digital Kadin Pusat yang digunakan anggota di seluruh Indonesia. Menurutnya, peningkatan kualitas layanan digital diperlukan agar proses administrasi anggota dapat berjalan lebih mudah dan cepat.
Melalui Rapimprov Kadin Sumbar 2026, organisasi berharap dapat menghasilkan program kerja yang memperkuat kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah sekaligus menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu fondasi utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2027 (FF) .
